Menuju Perang di Laut China Selatan

Mengapa Laut Cina Selatan diperebutkan oleh banyak negara? The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) memperkirakan sepertiga pelayaran global melewati kawasan Laut Cina Selatan (LCS). Pada tahun 2016, perdagangan internasional di LCS diperkirakan bernilai $ 3,37 triliun, sedangkan aktivitas ekspor melalui LCS menyumbangkan pendapatan sekitar $ 874 milyar bagi ekonomi Tiongkok. LCS menghubungkan Asia dengan Afrika, dan Eropa sehingga sangat strategis bagi ketahanan ekonomi Tiongkok, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan. Negara-negara tersebut juga sangat bergantung pada Selat Malaka yang menghubungkan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia (China Power, 2016).

LCS juga menyimpan kekayaan berupa makanan laut, minyak bumi hingga gas alam yang sangat melimpah. Lautan luas ini mengandung sekitar 190 triliun kaki kubik gas alam, cadangan sekitar 11 miliar barel minyak, dan potensi besar sumber daya alam lain yang belum ditemukan. Saat ini, terdapat enam negara yang sedang mengerjakan blok lisensi minyak dan gas di LCS. Negara-negara tersebut adalah Tiongkok, Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei, Indonesia, dan terdapat satu blok yang digarap beberapa negara (AMTI CSIS, 2020).

Tiongkok mengklaim 80 persen kawasan LCS, tetapi ditentang keras oleh Vietnam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Brunei, Jepang, dan Taiwan. Salah satu pertarungan klaim atas LCS yang terkemuka adalah perselisihan Filipina dan Tiongkok mengenai dasar hukum maritim, isu kedaulatan, status fitur geografis tertentu, dan keabsahan tindakan yang diambil Tiongkok di LCS. Permanent Court of Arbitration (PCA) menguji keakuratan klaim Filipina dan Tiongkok dengan meminta pengajuan tertulis dari Filipina, menunjuk para ahli independen untuk menyelidiki masalah-masalah teknis dan mendapatkan bukti sejarah mengenai fitur-fitur di LCS. Hasil penyidikan diajukan kepada PCA untuk diuji, dikomentari, dan menjadi dasar pengambilan keputusan.

Lima keputusan PCA adalah: pertama, klaim Tiongkok atas seluruh wilayah di sembilan garis putus-putus (nine-dashed line) yang berlandaskan ‘hak-hak sejarah’ di Laut Cina Selatan dianggap ilegal. PCA beralasan ‘hak-hak sejarah’ tidak didefinisikan dalam hukum internasional. Beijing belum menerima putusan PCA dan berupaya menegaskan kedaulatannya melalui diplomasi hingga pemaksaan unilateral. Kedua, PCA memutuskan bahwa semua fitur air pasang di Kepulauan Spratly (termasuk Itu Aba, Thitu, Pulau York Barat, Pulau Spratly, North-East Cay, South-West Cay) secara hukum adalah “batu” dan manusia tidak dapat tinggal di sana sehingga tidak mendukung aktivitas ekonomi secara berkelanjutan. Catatan sejarah menjelaskan sejumlah kelompok nelayan dari Tiongkok, Jepang, dan negara-negara lainnya menangkap berbagai jenis ikan dan guano (kotoran kelelawar) di Kepulauan Spratly pada tahun 1920-an dan 1930-an. Fakta-fakta tersebut menjelaskan tidak ada komunitas manusia yang menetap, dan para nelayan menggunakan fitur-fitur di sana untuk menjalankan aktivitas ekonomi bersifat ekstraktif (mengambil, dan mengolah sumber daya alam secara langsung). Oleh sebab itu, kawasan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai zona ekonomi eksklusif atau landasan kontinen. Ketiga, PCA menentang aktivitas reklamasi lahan yang dilakukan Tiongkok karena terbukti merusak lingkungan terumbu karang. Keempat, PCA menyatakan Tiongkok telah melanggar hak kedaulatan Filipina setelah merebut Scarborough Shoal dalam insiden 2012. Scarborough Shoal adalah wilayah kosong dengan topografi bebatuan di sebelah barat Pulau Luzon. Tiongkok tidak mendirikan struktur apapun di sana, namun penjaga pantai Tiongkok menjaganya dengan ketat sejak tahun 2012. Kelima, PCA mempertimbangkan permintaan Filipina agar Tiongkok menghormati hak dan kebebasan Filipina, dan mematuhi hasil konvensi. PCA menganggap akar perselisihan adalah perbedaan pemahaman tentang hak dasar masing-masing negara, bukan niat Tiongkok atau Filipina untuk melanggar hak-hak hukum pihak lain (Permanent Court of Arbitration, 2016; Vietnam Times, 2020). Tiongkok menolak menghadiri pengadilan dan menolak keras keputusan pengadilan arbitrase internasional di Den Haag tersebut (Foreign Policy, 2020).

Fasilitas-fasilitas AS dan Sekutunya di Laut China Selatan dan Pasifik

Pulau Guam di Barat Pasifik Utara

Pangkalan Angkatan Laut Guam seluas 38.000 hektar bertanggung jawab mengurus seluruh properti Angkatan Laut AS di Pasifik, termasuk mendukung pasukan armada dan keluarganya. Pangkalan Angkatan Udara Andersen yang menampung Skuadron Dukungan Tempur Helikopter Angkatan Laut Dua Puluh Lima (HSC-25) terletak di pulau bagian utara, dan Pangkalan Angkatan Laut Guam (NBG) terletak di pulau bagian selatan. Pangkalan ini menjadi tuan rumah bagi Commander, Skuadron Kapal Selam Lima Belas (CSS-15), USS Frank Cable, Rumah Sakit Angkatan Laut Guam, Grup Riverine Pesisir 1, dan Sektor Penjaga Pantai Guam. Armada AS membutuhkan tiga hingga lima jam penerbangan menuju pelabuhan dan landasan udara di Jepang, Tiongkok, Filipina, dan Singapura.

Teluk Subic di Filipina

Fasilitas Subik yang seluas Singapura pernah menjadi salah satu fasilitas Angkatan Laut AS terbesar di dunia. Pada tahun 1992, fasilitas tersebut ditutup setelah Senat Filipina memutuskan mengakhiri perjanjian pangkalan dengan Washington. Pemerintah Filipina kemudian mengembangkan wilayah tersebut menjadi kawasan pariwisata dan zona ekonomi khusus (Chandran, 2019). Internal pemerintahan Filipina tidak selalu kompak terkait masalah LCS. Pada April 2019, Angkatan Laut (AL) Filipina memblokir upaya beberapa perusahaan Tiongkok yang ingin menyewa tiga pulau di Filipina, padahal Presiden Rodrigo Duterte sudah memberikan lampu hijau. Kepala AL Filipina Giovanni Bacordo menyatakan lebih memilih bekerja sama dengan sekutu dekat (AS dan sekutunya) untuk mengambil alih Subic karena mempertimbangkan keamanan nasional. Pada 10 Mei 2020, Kepala Angkatan Laut Filipina menyatakan Angkatan Laut AS berencana kembali ke Subic di bawah kesepakatan komersial, setelah sebuah perusahaan ekuitas dari AS dan perusahaan pembuat kapal dari Australia menyatakan berminat mengambil alih galangan kapal Subic dari Hanjin Heavy Industries and Construction, perusahaan asal Korea Selatan yang sudah bangkrut (One News, 2020).

© 2020 TetraMetrics, Map Data © Google (kiri dan tengah), © Gerald Patrick Hapitan, September 2018 (kanan)

Teluk Cam Ranh di Vietnam

Buku Putih Pertahanan Vietnam yang terbit pada tahun 1998, 2004, 2009, 2012 menekankan kebijakan terbuka, diversifikasi dan multilaterisasi dalam hubungan internasional. Vietnam ingin hidup damai berdampingan dengan negara-negara lain dengan menekankan sikap anti konfrontasi dan anti ofensif, tidak bergabung dengan aliansi militer manapun, tidak terlibat dalam operasi militer yang mengancam perdamaian, tidak mengizinkan negara lain mendirikan pangkalan militer, dan menutup wilayahnya untuk aktivitas militer terhadap negara lain. Vietnam lebih memilih kerja sama pertahanan dengan negara-negara lain untuk melindungi negara dan mengatasi tantangan keamanan secara bersama-sama.

Pada tahun 2009, pemerintah Vietnam mengubah kebijakannya secara dramatis dengan membuka kembali fasilitas perbaikan komersial untuk seluruh angkatan laut di dunia. AS memperbaiki USNS Safeguard di pelabuhan Saigon pada September 2009, USNS Richard E. Byrd di teluk Van Phong pada Februari hingga Maret 2010. Fasilitas di teluk Cam Ranh dibagi menjadi pelabuhan militer dan fasilitas sipil. Sejumlah armada laut Amerika Serikat yang pernah diperbaiki di sana adalah USNS Richard E. Byrd pada Agustus 2011 hingga Juni 2012, USNS Walter S. Diehl pada Oktober 2011, dan USNS Rappahannock pada Februari 2012.

Seiring waktu situasi terus berubah, Vietnam terlibat sejumlah konflik dengan Tiongkok terkait isu kedaulatan, perselisihan maritim, dan eksplorasi minyak dan gas di Laut Cina Selatan. Buku Putih Pertahanan 2019 seakan memberikan petunjuk bahwa pemerintah mungkin mempertimbangkan mengubah kebijakan luar negeri dan pertahanannya. Salah satu paragraf menyatakan bergantung pada keadaan tertentu, Vietnam akan mempertimbangkan untuk mengembangkan hubungan pertahanan dan militer dengan negara lain. Banyak pengamat mempertanyakan apakah Vietnam akan menyewakan Cam Ranh kepada AS? (Thayer, 2020).

© 2020 TetraMetrics, Map Data © Google (kiri dan tengah), © CTY QUẢNG CÁO -XD NỘI NGOẠI THẤT MẶC VI, Agustus 2019 (kanan)

Fasilitas-fasilitas Tiongkok di Laut China Selatan

Sejak tahun 2013, Tiongkok melakukan pengerukan besar-besaran untuk membangun pulau-pulau buatan seluas 3.200 hektar di Kepulauan Spratly dan berekspansi ke Kepulauan Paracel. Secara keseluruhan, Tiongkok telah mendirikan 20 pos di Kepulauan Paracel dan 7 pos di Kepulauan Spratly dan menguasai Scarborough Shoal sejak 2012.

Kepulauan Spratly

**(1) Terumbu Cuarteron**
Dewan Nama Geografis Amerika Serikat: Terumbu Cuarteron
Tiongkok: Huayang Jiao, 华阳礁
Filipina: Terumbu Calderon
Taiwan: Terumbu Huayang, 華陽礁
Malaysia: Terumbu Calderon
Vietnam: Bãi Châu Viên

Kepulauan Paracel

**(1) Terumbu Antelope**
Dewan Nama Geografis Amerika Serikat: Terumbu Antelope
Tiongkok: Lingyang Jiao, 羚⽺礁
Taiwan: Terumbu Lingyang, 羚⽺礁
Vietnam: Đá Hải Sâm

Scarborough Shoal

Gambaran Terkini Hubungan Tiongkok Daratan dan Taiwan

Taiwan atau Republik China yang terletak di lepas pantai selatan Tiongkok diperintah secara independen sejak 1949. Partai Kuomintang (KMT) menerapkan darurat militer hingga tahun 1987 dan menekan keras setiap perbedaan pendapat soal politik. KMT dan mitra koalisinya secara historis memandang Taiwan adalah bagian dari “satu China” dan tidak mendukung kemerdekaan pulau tersebut, Tiongkok daratan konsisten mengklaim Taiwan sebagai salah satu provinsinya.

Perubahan zaman mengubah dunia politik Taiwan menjadi lebih demokratis dan terbuka. Taiwan untuk pertama kalinya mengadakan pemilu legislatif pada 1992 dan pemilihan presiden pada 1996. Pesaing utama KMT, Democratic Progressive Party (DPP) yang didirikan pada 1986 dan disahkan pada 1989 sejak awal menyerukan kemerdekaan Taiwan dan mempromosikan keunikan identitas Taiwan. Hubungan Tiongkok daratan dan Taiwan memasuki babak baru ketika takdir mempertemukan dua pemimpin yang menegaskan misi dan visi berbeda. Xi Jinping yang nasionalis terpilih sebagai pemimpin baru Tiongkok daratan pada 2012. Pemerintahan Xi bersikap lebih keras terhadap Hong Kong, Tibet, Xinjiang, dan Taiwan yang kerap menuntut kemerdekaan. Tsai Ing-wen, politikus dari DPP yang memenangkan Pemilihan Presiden Taiwan pada 2016 dan 2020 tidak selalu tunduk pada keinginan Beijing yang termaktub dalam Konsensus 1992. Beijing memandang sikap Taiwan tersebut sebagai pembangkangan, sehingga hubungan Beijing dan Taipei tidak stabil dan rawan konflik terbuka.

Tujuan Konsensus 1992 adalah menjaga stabilitas hubungan lintas selat. Namun, masing-masing pihak mempunyai definisi dan interpretasi berbeda tentang isinya, menimbulkan pro dan kontra di Taiwan hingga hari ini. Partai Komunis China (PKC) menganggap Tiongkok daratan dan Taiwan adalah satu China di bawah kerangka satu negara, dua sistem. Taiwan berpendapat satu China mengacu pada “Republik China”.

Sekitar 23 juta warga Taiwan menyadari pertikaian Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok daratan menentukan masa depan mereka. Hasil riset Pew Research Center menunjukkan 68 persen warga Taiwan lebih menyukai AS, sedangkan 35 persen tetap memilih Tiongkok daratan. 85 persen mendukung hubungan ekonomi yang lebih erat dengan AS, sedangkan 52 persen menetapkan Tiongkok daratan sebagai rekan bisnis. 79 persen berharap Taiwan meningkatkan hubungan politik dengan Washington, sedangkan 36 persen menekankan menjaga hubungan politik dengan Tiongkok daratan (The Diplomat, 2018; Pew Research Center, 2019; CFR, 2020).

Ketegangan di LCS terus memuncak justru pada saat pandemi Covid-19. Pada 18 Mei 2020, Raja Al-Sultan Abdullah Re’Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dari monarki Malaysia yang dikenal tidak berminat pada politik menyampaikan pendapat tidak biasa di parlemen. Beliau menyatakan bahwa peningkatan aktivitas kekuatan-kekuatan besar di Laut Cina Selatan perlu mendapat perhatian khusus (Channel News Asia, 2020).

Pada 13 Juli 2020, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menegaskan bahwa posisi Amerika Serikat selaras dengan keputusan PCA tahun 2016 di Den Haag. AS mengaku berusaha menjaga perdamaian dan stabilitas, menegakkan kebebasan di laut, mempertahankan arus perdagangan tanpa hambatan, menentang setiap pemaksaan atau kekuatan untuk menyelesaikan perselisihan. AS bersama para mitranya konsisten mendukung tatanan internasional berbasis aturan (Pompeo, 2020).

Apabila AS menyerang pulau dan karang yang dikuasai Tiongkok di Laut Cina Selatan, Tiongkok akan merespon provokasi militer dengan perang habis-habisan. Para ahli hubungan internasional dari Tiongkok menyatakan bahwa peluang terjadinya konflik militer dalam tiga bulan ke depan sangat bergantung pada sikap Gedung Putih dan apa yang akan dilakukan Tiongkok untuk mencegah terjadinya perang (Global Times, 2020).

Saat ini, terdapat dua kubu berbeda yang mendorong Trump mengambil keputusan final. Kubu moderat telah memperingatkan Trump untuk melawan desakan menghukum Tiongkok. Kubu garis keras mendorong Trump memberi sanksi dan meminta ganti rugi kepada Tiongkok karena dianggap telah menyembunyikan informasi tentang virus Covid-19. Para penasihat senior menganggap sikap keras akan memperbesar peluang Trump memenangkan Pemilihan Presiden AS pada November 2020 (Washington Post, 2020).

Catatan Saya

Posisi strategis dan sumber daya alam melimpah memicu persaingan dan konflik panjang yang sangat kompleks. LCS adalah salah satu ajang pertarungan pengaruh dan kekuatan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang ingin menguasai kawasan ini. AS berusaha keras mempertahankan hegemoninya, sedangkan Tiongkok memperlihatkan ambisinya menjadi negara adikuasa utama dunia secara ekonomi, politik, dan militer. Siapapun yang berhasil menguasai kawasan ini akan menikmati kekuasaan dan kemakmuran dalam jangka panjang. Relasi Amerika Serikat dan Taiwan yang semakin dekat meskipun tanpa hubungan diplomatik resmi memancing amarah Beijing dan menyebabkan peluang perang di Laut Cina Selatan semakin nyata. Si vis pacem, para bellum. Jika kamu menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk perang.

english

Sumber-sumber:

A bankruptcy in the Philippines sparks concerns of Chinese firms taking over a former US naval base
https://www.cnbc.com/2019/01/25/philippines-sabic-bay-fears-chinese-may-take-over-old-us-naval-base.html

As China ‘will definitely retaliate’ military provocation, experts warn US not to escalate tensions. https://www.globaltimes.cn/content/1195968.shtml

China-Taiwan Relations. https://www.cfr.org/backgrounder/china-taiwan-relations

How much trade transits the South China Sea?
https://chinapower.csis.org/much-trade-transits-south-china-sea/

In Taiwan, Views of Mainland China Mostly Negative. https://www.pewresearch.org/global/2020/05/12/in-taiwan-views-of-mainland-china-mostly-negative/

Joint Region Marianas – Naval Base Guam In-depth Overview
https://installations.militaryonesource.mil/in-depth-overview/joint-region-marianas-naval-base-guam

Malaysia needs to pay attention to increased activities by big powers in the South China Sea: King. https://www.channelnewsasia.com/news/asia/malaysia-king-south-china-sea-pay-attention-parliament-12744852

PCA Ruling: China’s claims of nine dashed line in the South China Sea is illegal
https://vietnamtimes.org.vn/pca-ruling-chinas-claims-of-nine-dashed-line-in-the-south-china-sea-is-illegal-21163.html

PCA Press Release: The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People’s Republic of China). https://pca-cpa.org/en/news/pca-press-release-the-south-china-sea-arbitration-the-republic-of-the-philippines-v-the-peoples-republic-of-china/

Pompeo Draws a Line Against Beijing in the South China Sea.
https://foreignpolicy.com/2020/07/15/pompeo-south-china-sea-nine-dash-line-unclos/

Robin Beres column: Navy‘s return to Subic Bay sends a message to China
https://richmond.com/opinion/columnists/robin-beres-column-navys-return-to-subic-bay-sends-a-message-to-china/article_5be19518-8d1c-5684-91ce-e951333430b0.html

US pushes back on China in South China Sea
https://asiatimes.com/2020/05/us-pushes-back-on-china-in-south-china-sea/

US Navy Eyes Return To Subic Bay In A Commercial Deal.
https://www.adas.ph/2020/05/12/us-navy-eyes-return-to-subic-bay-in-a-commercial-deal/

U.S. officials crafting retaliatory actions against China over coronavirus as President Trump fumes. https://www.washingtonpost.com/business/2020/04/30/trump-china-coronavirus-retaliation/

U.S. Position on Maritime Claims in the South China Sea.
https://www.state.gov/u-s-position-on-maritime-claims-in-the-south-china-sea/

What Does the 1992 Consensus Mean to Citizens in Taiwan?
https://thediplomat.com/2018/11/what-does-the-1992-consensus-mean-to-citizens-in-taiwan/

Will Vietnam Lease Cam Ranh Bay to the United States?
https://thediplomat.com/2020/05/will-vietnam-lease-cam-ranh-bay-to-the-united-states/

Foto: Unsplash/Alexander Jawfox

Author: Agen Rahasia

Hobi menulis kisah intelijen. Writing intelligence stories as a hobby. View all posts by Agen Rahasia

Share this:

Like this:

Related

Author: Agen Rahasia

Leave a Reply Cancel reply